Indonesia
Sebagai Negara Hukum
Indonesia merupakan negara hukum,
hal tersebut dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen. Berdasarkan rechstaat sebagai landasan
konseptual, itu menggambarkan bahwa Indonesia tanpa adanya konstitusi pun
merupakan negara yang selalu berdasarkan hukum.
Ini pun menjadi keadaan yang faktual seperti cerita lama Van Vollen
Hoven yang menunjukkan adanya 19 wilayah hukum (rechtskringen) di
Indonesia.
Penegakkan Hukum Di Indonesia
Dari penjelasan di atas, pada
dasarnya Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hukum. Kata hukum disini seperti hal yang sudah
tidak ada nilainya untuk rakyat menengah kebawah. Oleh karenanya, sudah menjadi rahasia umum
bahwa saat ini hukum ibarat sebuah pisau yang sangat tajam jika digunakan ke
bawah namun sangat tumpul jika digunakan ke atas. Hukum di Indonesia saat ini dapat
dikendalikan dengan mudahnya oleh orang-orang yang berkuasa.
hukum saat ini cenderung sebagai alat
untuk mewujudkan kepentingan para penguasa-penguasa Negara. Pada masa kolonialisme, hukum dijadikan alat
untuk menjajah warga pribumi. Pada masa Presiden Soekarno hukum dijadikan alat
revolusi. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto hukum dijadikan alat
pembangunan. Adapun pada masa reformasi sampai sekarang hukum dijadikan alat
kekuasaan (politik). Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyabab hancurnya
penegakkan hukum di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar